KABARPRESTASI.COM - Dalam rangka memperingati Milad XXVIl KAMMI, Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Banten menggelar kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Memerangi Korupsi Akut: Peran Generasi Muda dalam Mendorong Kepemimpinan Pemerintahan yang Demokratis."
Kegiatan Diskusi Publik PW KAMMI Banten ini dilaksanakan secara langsung pada Rabu, 19 Maret 2025 di Sekretariat Pemimpin Muda, Kota Serang, Banten.
Diskusi Publik PW KAMMI Banten ini menghadirkan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Untirta, Mahpudin sebagai pemateri dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Banten, M. Ghulam Al Faras.
Dalam pemaparannya dalam Diskusi Publik PW KAMMI Banten, Mahpudin menyoroti akar masalah mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia.
Dirinya mengungkapkan bahwa korupsi dianggap dapat menguntungkan karena hukumannya tidak cukup berat di Indonesia.
"Salah satu alasan koruptor masih merajalela karena korupsi itu menguntungkan sebab hukumannya tidak terlalu berat," kata Mahpudin.
Dalam Diskusi Publik PW KAMMI Banten tersebut ia mengatakan bahwa korupsi yang menghasilkan hingga miliaran atau triliunan hukumannya di Indonesia hanya sekadar denda.
"Bayangkan saja korupsi miliaran atau triliunan hukumannya hanya denda, mengembalikan kerugian negara, dan penjara beberapa tahun. Hasil korupsinya masih bisa dinikmati sampai beberapa keturunan," ungkap Mahpudin.
Ia menekankan perlunya reformasi hukum agar efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia lebih besar, serta pentingnya peran generasi muda dalam mendukung penegakan hukum yang lebih tegas.
Sementara itu, M. Ghulam Al Faras menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat Indonesia, terkhusus kebijakan dalam menangani para koruptor.
"Saya mengajak mahasiswa untuk selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan masyarakat dan membuka celah korupsi," kata Faras.
Selain itu, Faras menyampaikan bahwa para mahasiswa di Indonesia harus bisa menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya demokrasi yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah.
"Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemerintahan," tegas Faras.
Diskusi ini juga membahas strategi konkret yang bisa dilakukan oleh pemuda, seperti memanfaatkan teknologi dalam pengawasan kebijakan publik.
Tidak hanya itu, para pemuda di Indonesia harus aktif dalam organisasi kepemudaan, serta memperkuat budaya transparansi dan integritas sejak dini.
Kegiatan Diskusi Publik PW KAMMI Banten ini dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum.
Diskusi Publik PW KAMMI Banten berlangsung cukup interaktif dengan banyak peserta yang mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan terkait pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. ***
Posting Komentar